JAKARTA - Percepatan adopsi kendaraan listrik kini menjadi sorotan penting dalam upaya menekan beban subsidi energi yang membebani anggaran negara.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menekankan bahwa ekosistem kendaraan listrik harus dikembangkan lebih agresif sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, Bambang menyoroti bahwa subsidi sektor energi melalui BUMN hampir mencapai Rp120 triliun per tahun. Mayoritas subsidi tersebut dialokasikan untuk konsumsi bahan bakar minyak, seperti solar dan pertalite.
“Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” jelas Haryadi.
Langkah percepatan ini diharapkan tidak hanya mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengelola anggaran negara secara lebih efisien.
Infrastruktur SPKLU Kunci Adopsi Kendaraan Listrik
Menurut Haryadi, peningkatan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi faktor krusial untuk mendorong minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Ia menyebutkan, selain SPKLU permanen, kehadiran SPKLU mobile juga dapat mengatasi kekhawatiran publik terkait keterbatasan titik pengisian daya.
“Kita harus memastikan infrastruktur tersedia agar minat masyarakat beralih tumbuh. Awalnya memang harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” ujarnya.
Bambang juga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam percepatan pembangunan SPKLU, tidak hanya mengandalkan PLN semata. Pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya diharapkan menyediakan SPKLU guna memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik.
Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, hambatan utama transisi energi dapat diatasi, sehingga target pengurangan konsumsi BBM bersubsidi menjadi lebih realistis.
Kendaraan Listrik Lebih Efisien, Beban Operasional Lebih Ringan
Selain ketersediaan infrastruktur, efisiensi biaya operasional menjadi salah satu alasan percepatan penggunaan kendaraan listrik. Diskusi Haryadi dengan pelaku industri menunjukkan, biaya penggunaan kendaraan listrik diperkirakan sekitar Rp1.600 per kilometer, jauh lebih rendah dibandingkan biaya kendaraan berbahan bakar minyak.
Haryadi menambahkan tren penurunan harga kendaraan listrik juga turut mendukung adopsi publik. Jika sebelumnya harga mobil listrik berada di atas Rp1 miliar, kini tersedia model dengan kisaran Rp400 juta hingga Rp200 juta-an. Penurunan harga ini diharapkan dapat memicu minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang lebih hemat biaya.
“Ketika harga mulai turun dan infrastrukturnya tersedia, masyarakat akan beralih. Ini akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya mengurangi beban APBN,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Regulasi dan Dukungan Fiskal Dorong Peralihan Energi
Haryadi menekankan bahwa percepatan adopsi kendaraan listrik tidak cukup hanya dengan menyediakan SPKLU dan menurunkan harga kendaraan.
Komisi XII DPR RI juga akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas dan dukungan fiskal, termasuk melalui skema pajak dan insentif, agar ekosistem kendaraan listrik berkembang secara berkelanjutan.
Regulasi yang tepat dianggap penting untuk membangun ekosistem yang mendukung transisi energi. Dengan kebijakan yang komprehensif, pergeseran dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik dapat terjadi lebih cepat dan terstruktur.
Haryadi menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang untuk memastikan APBN tidak terus-menerus digunakan untuk konsumsi BBM bersubsidi.
“Yang paling penting, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkas Haryadi.
Dampak Positif Transisi Energi terhadap APBN dan Lingkungan
Perluasan SPKLU dan percepatan adopsi kendaraan listrik memiliki dampak positif yang luas, tidak hanya pada efisiensi penggunaan anggaran negara, tetapi juga pada mitigasi perubahan iklim. Dengan kendaraan listrik, emisi karbon dari sektor transportasi dapat berkurang, sekaligus menekan ketergantungan terhadap BBM bersubsidi.
Langkah strategis ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi beban subsidi yang hampir mencapai Rp120 triliun per tahun. Dengan adanya dukungan regulasi, insentif fiskal, dan pengembangan SPKLU yang masif, masyarakat akan terdorong beralih ke kendaraan listrik.
Transisi energi ini diharapkan akan memberikan efek domino yang signifikan, mulai dari pengurangan subsidi hingga terciptanya transportasi yang lebih bersih dan efisien.
Selain itu, keberadaan SPKLU di pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik akan menjadikan kendaraan listrik sebagai opsi nyata dan praktis, bukan sekadar alternatif. Penerapan strategi ini memperkuat komitmen nasional dalam menciptakan sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelangsungan anggaran negara dan mengurangi tekanan subsidi BBM.
